Diakui bahwa pembangunan adalah sebuah proses yang harus dan terus berjalan. Pembangunan seringkali menjadi hal yang tidak terhindari. Namun salah satu proses yang ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktifitas masyarakat ini bukannya tidak pernah tanpa kendala. Malah lebih sering proses dan progress pembangunan kerap berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain. Terutama kepentingan pribadi atau kelompok.
Perselisihan yang terjadi dalam proses membangun tidak memiliki satu pihak yang dapat disalahkan. Karena proses pembangunan ini seharusnya diawali dan didasari dari keperluan dan kepentingan bersama. Namun hal ini menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan dibandingkan untuk dituliskan di atas kertas, atau melalui keyboard laptop. Proses pembangunan seharusnya merupakan take & give for highest benefit. Tapi apa semua pihak yang terlibat di dalamnya memiliki visi atau kesadaran yang sama ? Tidak.
<Pembangunan memiliki sebuah proses yang kompleks jika tidak bisa dikatakan rumit. Apalagi jika menimbang falsafah dan sejarah perjalanan sebuah daerah. Di Lubuk Basung misalnya, 26 tahun sebagai ibukota salah satu kabupaten terbesar seperti Kabupaten Agam adalah usia yang pendek. Angka itu kalah jauh dibandingkan ibukota negara, propinsi atau kabupaten lain yang ada di Sumatera Barat. Untuk usia yang relatif pendek itu, Lubuk Basung sebenarnya sudah berlari cukup kencang. Tapi apakah cukup ? Tergantung dari sudut mana anda melihatnya. Jika dilihat dari usianya, seharusnya cukup membanggakan. Jika dilihat dari ibukota lain yang sudah berusia 3 digit angka, mungkin belum menyamai.
Secara kewilayahan Lubuk Basung masih memiliki banyak ruang untuk pembangunan. Namun apakah itu bisa dilakukan ? Bisa. Apakah progressnya akan berlangsung cepat ? Depends. Seperti yang telah disampaikan pada paragraf awal, pembangunan adalah proses take & give for highest benefit. Kita ambil salah satu contoh spesifik, pembangunan jalur dua Manggopoh- Balai Salasa yang merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Hingga kini proses pembangunan belum bisa dilaksanakan karena masih adanya kendala dalam pembebasan lahan. Ini adalah sebuah kondisi yang seolah-olah “membenturkan” kepentingan pembangunan dengan kepentingan kelompok atau pribadi. Namun apakah benar demikian ?
Para mayoritas ahli infrastruktur sependapat dengan mengatakan jaringan jalan adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, penerima manfaat terbesar dan langsung dari pembangunan jalan itu adalah masyarakat. Menurut pemahaman itu, antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pembangunan seharusnya sejalan. Namun akhir-akhir ini, kepentingan pembangunan kerap diidentikkan dengan “kepentingan pemerintah”, sehingga kerap menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu. Sesungguhnya resistensi itu lebih kepada resistensi terhadap kepentingan mereka juga. Bukan terhadap “kepentingan pemerintah”.
Jika pembangunan jalan adalah untuk kepentingan pubik, Lalu apa kepentingan pemerintah ? Lebih kepada sebuah investasi jangka panjang dari sebuah kebijakan. Pembangunan jalan akan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui arus lalu lintas barang, jasa dan orang. Melalui peningkatan perekonomian itu masyarakat akan meningkatkan kesejahteraannya yang secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup yang tinggi dari masyarakat sebuah kabupaten akan menghasilkan kabupaten yang kuat, tangguh dan mandiri dalam segala aspek. Dengan begitu, maka pemerintah telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.
Tulisan ini memperlihatkan bahwa pemerintah adalah pihak terakhir yang akan menerima keuntungan dari pembangunan. Tapi harus menjadi yang pertama dalam menginisiasinya. Semoga kelak akan didapatkan kesepahaman bersama. Bagi pemerintah. (sumber Kompasiana.com)